Antisipasi Demo Ricuh di KPK, Polisi Pasang Kawat Berduri

0
89
KPK terlengkap di kumparan.com
KPK terlengkap di kumparan.com

Rencana aksi menolak revisi UU KPK kembali bakal digelar di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (23/9). Sejumlah mobil polisi sudah memenuhi ruas jalan di depan Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Hanya saja, dari pantauan, kali ini lebih banyak daripada sebelumnya sejak demonstrasi dilakukan oleh sejumlah kelompok perihal calon pimpinan KPK dan Revisi UU KPK.

Siang ini terpantau terdapat mobil V8 Pengurai Massa dan kendaraan taktis yang disiapkan. Selain itu, kawat besi pun dipasang di halaman depan gedung dwiwarna tersebut.

Pengamanan dilakukan guna mengantisipasi kerusuhan pecah seperti saat Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyampaikan pendapat pada Jum’at (20/9) kemarin.

“Iya betul [ada pemasangan kawat besi], untuk antisipasi saja,” ujar Kapolres Jakarta Selatan Bastoni Purnama saat dikonfirmasi, Senin (23/9).

Berdasarkan siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, PB PMII berencana melakukan unjuk rasa kembali di gedung KPK, hari ini. Koordinator Nasional PB PMII Syarif Hidayatullah mengatakan terdapat 2.000 kader PMII yang bakal turun dalam unjuk rasa ini.

“Iya, benar. Hari ini kami akan kembali melakukan unjuk rasa di depan KPK,” kata Syarif saat dikonfirmasi, Senin (23/9).

Syarif menjelaskan, ada tiga tuntutan dalam unjuk rasa yang dilakukan pihaknya. Pertama, meminta KPK tidak menjadi alat politik oknum dan kelompok tertentu. Kedua, mendesak pemberhentian secara tetap pimpinan KPK periode 2014-2019 dan segera lantik pimpinan KPK periode 2019-2023.

“Mendukung pengesahan UU KPK hasil revisi oleh DPR,” sambung Syarif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui revisi UU KPK. Dalam salah satu pasal yang dinilai para pegiat antikorupsi kontroversial, Jokowi setuju dengan keberadaan dewan pengawas.

Presiden terpilih dalam Pilpres 2019 itu menyebut dewan pengawas perlu ada untuk mencegah penyalahgunaan wewenang lembaga antikorupsi.

Jokowi tak merinci tugas-tugas dari dewan pengawas. Ia hanya mengatakan dewan ini akan diisi tokoh masyarakat, akademisi, aktivis antikorupsi, bukan oleh politikus, birokrat, atau penegak hukum aktif.

Berita TerkiniJokowiPolriPolda Metro JayaTNIKebakaranKecelakaan Lalu LintasPembunuhanPemerkosaanPerampokanPenganiayaanBegalPelecehan SeksualKekerasan AnakGempaGanjil GenapAnies BaswedanJakartaTolPilkada Serentak 2020Ridwan KamilEdy RahmayadiGanjar PranowoKhofifah Indar ParawansaGempa BumiWisataPilkadaPilwakotPilkada 2020Pilpres 2024Kabinet Jokowi Jilid IIMunas GolkarAmandemen UUD 1945Pemilu AS 2020BrexitKPKOTT KPKAntam NovambarSetya NovantoCPNSPertaminaDolar ASRupiahLowongan KerjaHarga EmasSusi PudjiastutiSEA Games 2019Liga InggrisLiga ItaliaLiga EuropaLiga ChampionsPSSICristiano RonaldoMohamed SalahLiga 1Timnas IndonesiaMotoGPValentino RossiMarc MarquezPersib Bandung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here