Kapolri Dititipi 6 Tugas Oleh DPR Untuk Dibereskan, Apa Saja?

0
71
Idham Azis
Idham Azis
Rapat perdana Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Idham Azis diselenggarakan, Rabu (20/11). Dimulai pukul 10.15 WIB, rapat berlangsung di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi III Herman Herry didampingi Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa memimpin rapat. Sementara, Idham tampak didampingi Wakapolri Komjen Ari Dono, Kabaharkam Irjen Firli Bahuri hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.
Rapat kerja dimulai dengan perkenalan seluruh anggota Komisi III. Idham kemudian juga diminta memperkenalkan satu per satu jajarannya.
Dalam jalannya rapat, ada sejumlah permintaan yang disampaikan anggota Komisi III kepada Idham. kumparan mencatat setidaknya ada enam permintaan, berikut detailnya:
1. Atur Penggunaan Skuter Listrik
Wakil Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Idham Azis mengeluarkan aturan penggunaan skuter listrik. Ia menilai skuter listrik bukan mainan yang dapat digunakan tanpa aturan.
“Kami mendorong kepolisian untuk segera membuat peraturan yang bisa menjadi payung hukum bagi skuter listrik ini. Terutama karena sebagai kendaraan bermotor, skuter listrik ini wajib diregistrasi ke kepolisian. Karena e-scooter ini bukan mainan, harus ada peraturannya,” kata Sahroni dalam rapat kerja bersama Polri di gedung DPR, Senayan, Jakarta Rabu (20/11).

Sebelum ada aturan, ia meminta pihak kepolisian berperan aktif memastikan penggunaan skuter listrik memenuhi aspek keamanan berkendara.
2. Minta Polisi Bantu DPR Panggil Paksa
Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, mengatakan saat ini Pasal 73 ayat 4 UU MD3 belum berjalan. Pasal ini berisi pemanggilan paksa seseorang menurut permintaan DPR.
Selama ini, menurut Arteria, pemanggilan paksa tidak pernah berjalan. Arteria heran selama ini Polri tidak mau melakukan pemanggilan paksa kepada seseorang atas rekomendasi DPR. Padahal, tindakan itu penting bagi DPR dan dilindungi undang-undang.
Hal ini berbeda bila lembaga lain yang meminta Polri. Politikus PDIP itu mencontohkan seperti KPK meminta Polri.
“Kalau KPK minta polisi mau Pak, tapi kalau DPR minta polisi enggak mau kerja enggak mau manggil-manggil, Pak. Jadi jangan sampai di zaman Bang Idham kejadian seperti ini lagi,” ujar dia.
3. Jangan Bergantung Pada 1 Orang

Arteria Dahlan kembali meminta komitmen Kapolri Idham terkait perputaran dan mutasi di lingkungan Polri berjalan dengan baik. Kepastian itu agar tak ada satu pun anggota Polri yang bergantung pada satu orang.
“Bagaimana juga menempatkan pejabat yang tepat dalam jabatan yang tepat, ini PR Bapak. Bagaimana untuk memastikan itu sistem apa yang bisa bapak buat, bagaimana untuk mengikuti safety man safety team di lingkungan Polri agar tidak gaduh, atau tidak harus menghamba satu orang atau ke berapa orang,” jelas Arteria.
Arteria menegaskan proses mutasi pejabat Polri harus berkeadilan, transparan, tak ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebab menurutnya, dalam mutasi pejabat Polri sering ditemukan pejabat yang bisa naik jabatan dua kali dalam setahun.

4. Tangkap Penista Agama
Selain itu, anggota Komisi III Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy menyinggung kasus penistaan agama yang sering dilaporkan ke pihak kepolisian. Aboe mengatakan terdapat sejumlah kasus penistaan agama tak kunjung ditindaklanjuti oleh polisi.
Sementara, kata dia, polisi bertindak cepat untuk mengusut kasus penghinaan Presiden. Kemudian, ia merasa heran mengapa respons kepolisian berbeda terkait dua kasus itu.
“Akhir-akhir ini kembali disibukkan dengan isu penistaan agama. Begitu ditanya tentang penghinaan Rasulullah itu. Sementara kalau kita menghina Presiden aja udah diciduk, Pak, ciduk. Udah enggak ada urusan ngehina Presiden itu. Tapi ngehina rasulullah diam gitu, Pak,” kata Aboe di Gedung DPR, Senayan, Rabu (20/11).
Aboe menuturkan terdapat sejumlah dugaan penistaan agama yang berujung pada surat SP3 yang dikeluarkan pihak kepolisian. Untuk itu, ia meminta Idham memperhatikan kasus penistaan agama yang belum usai.

5. Berkuda dan Memanah Jangan Disebut Teroris
Habib Aboe Bakar Al-Habsyi juga meminta Kapolri Idham beserta jajaran meneliti betul orang-orang yang terlibat tindakan terorisme. Selain itu, polisi diminta menghilangkan stigma teroris yang dikaitkan dengan berkuda dan memanah, seperti disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto.
Ia menilai jangan hanya karena ada orang yang senang latihan berkuda dan memanah didekatkan dengan teroris.
“Saya sarankan Pak Kapolda jangan berlebihanlah kalau cuma gara-gara latihan memanah dan berkuda, semua orang itu sebut teroris, itu kasihan orang yang mau latihan olah raga,” kata Aboe Bakar.
“Jadi maksud saya jangan digeneralisasi bahwa sesungguhnya olahraga berkuda dan memanah bagian dari leluhur kita,” tambahnya.
6. Kurusin Perut Buncit Polisi
Polisi berperut buncit ternyata menjadi perhatian anggota Komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan. Dia mengusulkan agar Idham mengimbau anggota Polri tidak berperut buncit.
“Kalau soal perutnya sama dengan perut saya, itu soal olah raga. Supaya semua jajaran Polri bisa niru perutnya saudara Kapolri. Tadi di ruang pimpinan, saudara Kapolri bilang waktu ketemu Pak Prabowo, wah perutnya seperti Letnan Satu, kata Pak Prabowo,” ucapnya.
“Bila perlu Kapolrinya badannya seperti ini, lihat Kapolda-Kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin. Jangan cuma (larangan) soal kemewahan,” tambahnya.
Trimedya juga memberi masukan mengenai penggunaan seragam anggota Polri. Ia menyebut dirinya lebih menyukai melihat polisi menggunakan setelan seragam yang dimasukkan.
“Saya itu tak terlalu srek Pak, polisi ini bajunya dikeluarin, kalau bisa seperti dulu lagi dimasukin bajunya. Dai zaman Mas Tito baju dikeluarin tapi kalau saya lihat polisi lebih srek baju dimasukin lagi, lebih rapi kelihatannya, lebih dekat dengan rakyat,” kata Trimedya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here